Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian PPN/Bappenas menggelar dialog bertajuk Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di Hotel Santika Bengkulu, Rabu (25/2). Forum ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah guna mendukung target nasional penurunan emisi serta memperkuat ketahanan iklim melalui kolaborasi lintas sektor.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. T. Sambodo, menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon merupakan bagian dari strategi nasional menuju Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat.
Menurutnya, pembangunan rendah karbon bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan transformasi ekonomi hijau yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan tersebut dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga APBD agar implementasinya berjalan efektif. Dukungan legislatif juga menguat, sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, yang menilai pembangunan berkelanjutan harus tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, menyampaikan komitmen daerah telah diperkuat melalui nota kesepahaman serta regulasi daerah terkait pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
Kolaborasi multipihak diyakini menjadi kunci percepatan transformasi ekonomi hijau di Bengkulu secara berkelanjutan
